Rohil,kubangTapu.com – Pada Senin 16 maret 2026, melalui Koordinatornya, Rangga Sahputra, melayangkan protes keras terhadap sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir yang dinilai tidak memberikan kejelasan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13 bagi ribuan PPPK Paruh Waktu.
Saat disampaikan melalui salah satu media online Pada 15 maret 2026, Bupati Rokan Hilir H Bistamam melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Sarman Syahroni, ST, MIP
Sarman mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini memungkin kan untuk merealisasikan pembayaran tersebut. Pemkab Rohil, kata dia, berkomitmen memenuhi hak para pegawai, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Untuk gaji PPPK paruh waktu, penjaga malam, sopir dan cleaning service dibayarkan satu bulan yakni untuk Februari. Sedangkan petugas kebersihan dibayarkan dua bulan sekaligus. Termasuk TPP ASN juga dibayarkan satu bulan,” ujar Sarman.
>Hal ini merespons pernyataan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rohil, Sarman Syahroni, pada 15 Maret 2026.
Yang hanya memaparkan realisasi gaji rutin satu bulan (Februari) tanpa menyentuh kepastian hak THR bagi tenaga P3k paruh waktu menjelang Idul Fitri.
Rangga Sahputra menegaskan bahwa janji yang disampaikan Sekretaris Daerah (Setda) Rokan Hilir, saat penyerahan SK pada 24 Desember 2025 tahun lalu,bukan sekadar pelengkap seremonial, melainkan janji suci kepada rakyat.
“Janji yang disampaikan di depan publik bukan sekadar kata-kata. Itu adalah komitmen moral yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai apa yang diucapkan saat penyerahan SK hanya menjadi pemanis sesaat tanpa realisasi yang nyata,” tegas Rangga.
Mahasiswa Rokan Hilir Jakarta menilai kondisi 2.467 PPPK Paruh Waktu saat ini sangat memprihatinkan. Sebagai tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis, mereka adalah pilar utama pelayanan publik di Rokan Hilir yang seharusnya mendapatkan perhatian prioritas, bukan pengabaian.
”Jika kondisi keuangan daerah diklaim memungkinkan, maka tidak ada alasan bagi Pemkab untuk menunda atau tidak memberi kepastian,
Kebutuhan ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri sangat besar Kekecewaan ribuan pegawai ini adalah kegagalan komunikasi dan kebijakan dari pemerintah daerah,” lanjutnya Rangga.
Mendesak Bupati H. Bistamam untuk segera menerbitkan kebijakan tertulis mengenai realisasi THR dan Gaji 13 sebelum Hari Raya Idul Fitri, dan meminta kepada Bupati Rohil untuk tidak “diam” dan segera mengambil langkah diskresi demi menyelamatkan kesejahteraan ribuan tenaga kerja P3K paruh waktu.
”Serta mengingatkan bahwa di balik angka 2.467 pegawai tersebut, ada ribuan keluarga yang menggantung kan harapan pada janji pemerintah jangan buat ribuan air mata terjatuh dikarenakan janji yang tidak ditepati,Seorang pemimpin dikenal dari kemampuannya memegang kata-kata dan memberikan keadilan bagi bawahannya,” tutup Rangga.
Senada dengan,perwakilan PPPK Paruh Waktu Rohil Zul, dengan ini mempertanyakan nurani para pengambil kebijakan di Negeri Seribu Kubah. Kami secara khusus menyoroti kinerja Plt Kepala BPKAD Rohil yang dinilai “buta” terhadap penderitaan ribuan pegawai PPPK Paruh Waktu.
Ia menegaskan bahwa para pegawai P3k-PW tidak butuh retorika atau alasan teknis,mereka menuntut pertanggungjawaban moral dari Sekda Rohil yang sebelumnya telah menjamin secara lisan bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu akan mendapat kan hak THR dan Gaji ke-13 yang sama.
“Jangan pandai melontarkan ucapan saja, mana pertanggungjawaban Sekda atas ucapannya sendiri,Kalau tidak berani tanggung jawab, jangan seenaknya mengeluarkan janji untuk memastikan kami dapat THR dan Gaji 13. Sekarang ribuan orang digantung dengan harapan hampa!” tegas Zul.
Kekecewaan Zul semakin memuncak melihat kebijakan Kepala BPKAD yang hanya mencairkan gaji satu bulan (Februari),Padahal operasional dan kebutuhan menghadapi Lebaran sangat besar dan mendesak.
“Kenapa Kepala BPKAD tidak ada kebijakan untuk mengeluarkan gaji bulan Maret sekalian”Kenapa sedikit pun tidak ada usaha untuk memikir kan pencairan THR dan Gaji 13 sesuai janji Sekda kemarin?”Dimana hati nurani kalian melihat kami yang gajinya sudah dipotong Rp500 ribu tapi hak-hak lainnya pun dikebiri?” tambahnya Zul perwakilan P3K-PW.
Ironisnya ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. status yang naik menjadi PPPK justru membawa duka mendalam.
Sebanyak 2.467 tenaga teknis, kesehatan, dan pendidikan kini bersatu mendesak Sekda Rohil untuk segera “gentle” muncul ke publik dan menepati ucapannya.
Untuk itu mengingatkan bahwa jika janji ini terus diingkari, maka Lebaran tahun ini akan menjadi simbol kegagalan kepemimpinan di Rokan Hilir. Kami menunggu janji, bukan narasi. Cairkan hak kami sebelum Hari Kemenangan tiba, pungkas Zul.
